Secangkir Kopi


Oleh: Al Muiz Ld.

Dahaga merangrang sekujur tubuh
Saat akal tak lagi nakal
Saat hati tak lagi simpati
Saat kaki tak lagi berfungsi
Saat diri tak lagi berbakti

Disana ada secangkir kopi

Secangkir kopi,
Mampu menginjeksi energi
Dari mulut merasuk ke akal budi
Hingga kau bisa kembali berimajinasi

Secangkir kopi,
Meneduhkan problema
Yang penuh teka teki
Dengan pisau tiki taka
ala Neymar, Suarez dan Messi

Secangkir kopi,
Episode dialektika manusiawi
Bisa jadi konsolidasi
Antar generasi
Menolak kedzoliman korporasi

Semoga besok bisa bangun pagi
Dan melakukan aksi

Malang-KopiLanang,
Rabu, 12 Oktober 2016
02.23 WIB

Advertisements

Nangkring Bareng Gus Aan

Oleh: Al Muiz Ld.

Malang- Hujan deras mengguyur dan membasahi tanah, secara rata dan menembus inti bumi arema. Hal itu lah yang menjadikan kesempatan bagi kami untuk nangkring di pinggir jalan. (10/10)

Dari landungsari, kami melanjutkan perjalanan dengan motor, tanpa mantel. Maka wajarlah jika hujan membasahi sekujur tubuh. Tanpa mengambil resiko, saya dan Gus Aan mampir ke warung pinggir jalan. Yah, sebut saja angkringan.

Sesampai di warung. Kami segera memesan kopi jos ala angkringan Jogja. Ditambah lagi dengan menu ringan, baceman telur puyuh, kepala ayam dan usus. Lezat, nikmat dan mantap.

Sambi menikmati menu jalanan, kami berdialog lebar tentang media online. Kebetulan beliau baru tahu ada gubuk tulis di Malang. Disana kami berdiskusi tentang pengelolaan web dari plug-in hingga app web. Yah, alhamdulillah lah jadi tahu fungsi plug-in dan app. 

Selain itu, gus Aan juga menjelaskan maksud dan kedatangannya di Malang. Beliau di Malang selama seminggu ini dalam event study kristen-islam. Event itu menerapkan solidaritas antar kedua umat beragama, yang tidak secara detail diceritakannya. Hal terpenting dari kedatangannya ialah silaturrahmi, katanya. Sambil mengalir kami ngobrol terkait gubuk tulis.

Tak terasa jagong menikmati seduhan kopi berlangsung cukup lama. Hingga kopi dalam cangkir tinggallah ampas. Layaknya materi/harta, yang setiap hari akan habis. Berbeda pula dengan wawasan intelektual, yang akan bertambah jika didialogkan dan akan berlipat jika diaplikasikan. 

Waktu menunjukkan pukul 01.03 WIB. Saatnya kami kembali ke rumah dinas untuk mengisi acara hari Senin. Sambil merasakan sendunya hujan tipis-tipis tanpa jas hujan. Kami pun melanjutkan perjalanan. []

Malang- Angkringan Tlogomas- Minggu, 09 Okt 2016

Indonesia, Dari Agraris Hingga Krisis

3 indonesia agraria

sumber: bitra or id

Oleh: Al Muiz Ld

Salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs) yang akan dirancang oleh PBB bulan ini ialah mengentaskan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan nutrisi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Titik poin dari target SDGs tersebut ialah mencapai ketahanan pangan, dengan pencapaian ketahanan pangan maka kelaparan dan kekurangan nutrisi akan menjauh secara otomatis. Target ini merupakan penjaringan suara bangsa di penjuru dunia yang dikordinir PBB, sebuah target untuk merealisasikan kesejahteraan negara dalam lima belas tahun kedepan (2015-2030).

Ketahanan pangan adalah sebuah kedaulatan, kalau mengambil istilahnya Bung Karno ialah Berdikari (Berdiri di kaki sendiri). Kedaulatan merupakan sebuah cita-cita bangsa Indonesia, yang kini cita-cita tersebut abstrak dalam realisasinya. Secara proporsional, bangsa memiliki kedaulatan dalam hal pangan sehingga ia dapat melakukan kesejahteraan yang mandiri, dapat menhidupi keluarga tanpa bergantung kepada siapapun, jauh dari kemiskinan dan terhindar dari penyakit busung lapar dan kekurangan nutrisi lainnya. Kemandirina merupakan nilai luhur yang sudah diwariskan oleh leluhur Nusantara.

Indonesia sebuah negara agraris, yang banyak disyairkan oleh penyair, “Tanah kita tanah surga, tongkat dan kayu jadi tanaman”. Indonesia pada zaman leluhur kita memiliki kekayaan alam yang tak dapat ditandingi oleh bangsa lain, semua hal di dalamnya dikira magic oleh bangsa modern. Keluar dari kebanggan sejarah agraria Indonesia dan kata indah penyair tentang Indonesia dan menjawab pertanyaan Tanah surga katanya?. Bukan suatu sikap pesimis atau ketidakbanggaan kepada negara, akan tetapi sebuah keresahan ini mencoba mengantarkan kepada sebuah pencerahan agraria di bumi Nusantara.

Lika-Liku Agraria di Indonesia

Sejak zaman kolonialisme (1870) telah terjadi politik konsesi agraria yang sangat merugikan bangsa ini, mulai dari tanam paksa, kerja rodi hingga kekerasan yang dilakukan penjajah guna menggerogoti hasil alam Indonesia, (1919) kolonialisme merambah ke ranah permainan hukum, dualisme hukum agraria yang pro-kontra semakin menyebabkan kegelisahan yang mendalam bagi bangsa ini. Setelah merdeka (1945- 1948), konflik agraria menjadi fokus utama negeri ini bangun dari keterpurukan pasca kolonialisme, hingga kemudian terjadi dekolonialisasi-deofeodalisasi pada tahun 1960-1965 oleh rezim Soekarno (orde lama), dekolonialisasi-defeodalisasi ini yang mengubah sistem agraria menjadi sebuah sistem kedaulatan bangsa akan hasil pertaniannya dan menghapus penindasan agraria oleh penguasa dan korporasi. Pada tahun 1960 pula pemerintah menetapkan pada tanggal 24 September sebagai hari Tani Nasional. Menurut Wikipedia pada tanggal itu, presiden Soekarno menetapkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA 1960).

Dekade selanjutnya (orde baru) sejak 1966-1967 kembali pada sistem kolonialisasi yang menyebabkan rakyat kembali sengsara, dan kapitalisme korporasi juga bermain pada orde baru (1967- 1998). Soeharto sang pelopor revolusi hijau, genjatan pembangunan industri dan memberikan sumbangsih kerusakan lahan pertanian berhektar-hektar. Revolusi hijau, hasil internalisasi program di penjuru asia, yang telah menerapkan revolusi hijau. Revolusi hijau mulai diterapkan oleh Soeharto guna tercapainya swasembada beras, disamping keberhasilan swasembada beras yang berkedok revolusi hijau tersebut, terjadi kerusakan lahan karena penggunaan pupuk skala besar, sehingga lahan menjadi kritis dan tidak produktif lagi. Dampak revolusi hijau lainnya ialah ratusan variates padi yang punah karena diperlakukannya variates padi tunggal serta banyaknya hama yang menyerang lahan tani. Rezim Soeharto, fenomena dimana negara mengekspor beras ke seluruh penjuru dunia, akan tetapi seluruh warganya mengalami krisis pangan.

Reformasi hadir menumbangkan rezim oligarki,   akan tetapi bangsa ini belum mampu bangkit dari krisis tersebut. Terdapat data konflik agraria (2002- 2009) yang mengenyampingkan persoalan pertanian di Indonesia dengan pembangunan kehutanan, tambang dan perkebunan skala raksasa, pembangunan kota baru dan pariwisata, pembangunan dan pengembangan industri besar- besaran. Sehingga lahan pertanian sedikit tersisa, padahal yang ‘menguasai’ hajat hidup orang banyak ialah sektor pertanian. Eksploitasi lahan dari data konflik agraria tersebut rakyat tidak menemukan lagi kesejahteraan dari ketahanan pangan.

Konflik Agraria

Pasca otonomi daerah, kewenangan daerah yang lebih besar turut menyumbang makin banyak izin tambang yang sekaligus membuka munculnya konflik. Makin banyaknya pertambangan ini bukan hanya mendatangkan kerusakan lingkungan akan tetapi pemiskinan dan krisis lain akibat eksploitasi berlebih. Di tahun 2013 tercatat setidaknya ada 232 konflik Sumber Daya Alam (SDA) dan agraria di 22 propinsi di Indonesia, dari 232 konflik ini 69 % melibatkan korporasi. Konflik SDA dan agraria di Indonesia secara garis besar disebabkan oleh ketimpangan tanah. Negara dan korporasi memili porsi penguasaan yang besar, dibandingkan penguasaan masyarakat sekitar konflik. Tahun 2012, 64,2 juta hektar tanah (33 % dari daratan Indonesia) telah diberikan kepada perusahaan- perusahaan kehutanan, pertambangan gas, mineral dan batu bara.

konflik-konflik SDA dan agraria banyak sekali terjadi diantaranya luapan lumpur lapindo, penanaman dinamit untuk uji seismik Exxon di Jombang, konflik pabrik semen di Pati dan Rembang, konflik warga dengan Chevron di Cirebon, konflik penambangan emas di Banyuwangi, konflik dengan perusahan migas di Sumenep Madura dan masih banyak lagi.

Di lokal Malang akhir ini kami lihat terdapat alih fungsi lahan yang dikuasai oleh korporasi. Diantaranya, konflik warga dengan pembangunan PDAM di sumber pitu, penambangan pasir di sekitar Ngantang Malang, alih fungsi hutan Kota Malabar menjadi taman kota yang disponsori PT Otsuka hingga areal persawahan sekitar dua hektar di daerah pegunungan jalan Candi Kelurahan Lowokwaru- Sukun kota Malang dijadikan institusi berbasis lingkungan (sebut saja Sekolah Alam). Korporasi merenggut tata hijau kota yang akan dieksploaitasi menjadi wahana yang menguntungkan sepihak. Oleh sebab itu, banyak petani nelangsa, yang kehilangan lahan karena korban keserakahan penguasa.

Cita-cita Agraria Jokowi-JK

Sembilan agenda prioritas yang dicita-citakan oleh Jokowi-JK, tiga diantaranya berkaitan erat dengan keagrariaan. Ketiga poin tersebut ialah memberikan jaminan kepastian hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalitas penentuan kembali hak tanah masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan landreform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar serta mewujudkan kedaulatan pangan melalui perbaikan jaringan irigras dan pembukaan 1 juta hektar sawah baru.

Relasi tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 165 tahun 2014 yang menghasilkan satu kementrian yang menunjukkan hal itu adalah kementrian agraria dan tata ruang/ badan pertanahan nasional. Berdasarkan Perpres di atas, menteri agraria dan tata ruang/ Kepala BPN memimpin dan mengkordinasikan penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang tata ruang yang dilaksanakan oleh Kementrian PU dan bidang pertanahan oleh BPN. Hal ini menunjukkan bahwa kementerian ini bukan hanya sekedar merubah BPN menadi kementerian dan meluaskan lingkup kerjanya, tetapi juga merubah ‘pertanahan’ menjadi ‘agraria’ serta melengkapinya dengan tata ruang. Perombakan kementerian dari ‘pertanahan’ menjadi ‘agraria’ merupakan ghirroh dari kabinet Kerja Jokowi-JK guna menginternalisasi nilai UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, “ bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Krisis Agraria dan Nasib Petani

Dari target SDGs agraria hingga visi misi agraria Jokowi-JK untuk Indonesi yang sangat ideal, akan tetapi di luar masih banyak konflik agraria dan pertanahan. Konflik tersebut masih berputar pada a) tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan di bidang agraria, b) terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya agraria, c)belum terwujdnya pendaftaran tanah secara menyeluruh, d) lemotnya penyelesaian konflik agraria, e) lemahnya hukum kepemilikan tanah, f) masih tingginya angka kemiskinan, g) Impor beras skala besar dan masih banyak lagi.

Berbagai persoalan agraria di Indonesia menambahkan ketakutan akan keberlangsungan hidup yang layak bagi warga negara Indonesia. Alih lahan sangat cepat bertransaksi dan berubah menjadi lahan yang tak lagi produktif. Lahan komoditas pangan tereliminasi sekurangnya 45 %, yang telah terkonversi menjadi industri, perkebunan, pertambangan serta pengeboran gas alam. Disisi lain, krisis lahan yang mulai tercemari oleh aktivitas industri dan limbah yang tidak bertanggung jawab menyebabkan kegelisahan wong cilik  dalam menangani isu lingkungan.

Banyak petani yang memilih lahannya dijual kepada korporasi/pemerintah, dikarenakan biaya penghidupan yang tidak seimbang guna menyambung kehidupan sehari-hari. Kondisi tanah yang kurang produktif, harga pupuk yang mahal serta nilai jual pangan ( beras, gandum dan sagu) yang murah dari petani kepada korporasi/pemerintah. Sehingga banyak petani pangan yang menjual lahan pertaniannya tanpa memikir lama. Nasib petani sekarang tidak jauh beda dengan petani era kolonial, yang lebih memilih menjual tanah kepada korporasi, menjadi pekerja tani, atau terpaksa mengelolah areal pertanian meskipun tidak mencukupi untuk membiayai kehidupan berkeluarga.

Bagaiman bangsa ini bisa berdaulat, jikalau tidak ada kesadaran dari Pemerintah untuh melindungi hak- hak rakyat. Hak akan pemanfaatan tanah, hak akan kadeaulatan pangan, hak akan penghidupan yang layak hingga hak akan keamanan. Pemerintah harus segera melakukan revolusi mental yang sesungguhnya, sehingga kabinet kerja tidak hanya bekerja untuk pemilik modal (kapital) akan tetapi bekerja untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.